Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 sebagai landasan penyelenggaraan otonomi daerah saat ini. Kegiatan otonomi daerah dibiayai oleh pemasukan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan dari Pendapatan Asli Daerahnya masing-masing.Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah adalah pajak daerah dan retribusi daerah. Saat ini, kebijakan penerapan pajak daerah dan retribusi daerah diatur melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Dalam Undang-Undang ini terdapat beberapa hal yang baru dalam penerapannya di Indonesia, salah satunya adalah mengenai penerapan tarif progresif pada pajak kendaraan bermotor pribadi.Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan ...
Proses Peralihan Hak Atas Tanah harus terlebih dahulu membayarankan pajak BPHTB dan PPh. Setelah paj...
ACHMAD TAUFIQ HIDAYAH. 1708203051. “PENGARUH MODAL USAHA DAN TENAGA KERJA TERHADAP PENDAPATAN PELAK...
Penelitian ini mengkaji tentang hak masyarakat sebagai konsumen atas fungsi rumah terhadap keharusan...
Banyak sekali problema ibu kota yang tidak kunjung usai, seperti masalah polusi udara, masalah kur...
Moda Raya Terpadu atau MRT Jakarta merupakan sebuah kebijakan dalam sektor transportasi yang dikelu...
Sekitar tiga juta kendaraan di Jawa Barat dinyatakan sebagai Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang ...
Pertumbuhan penduduk dan peningkatan ekonomi di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) menyebabkan jumlah...
Indonesia adalah negara yang memiliki banyak kekayaan alam, seni, dan budaya. Dengan memaksimalkan s...
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 18 ayat (1) menyatakan bahwa Negara Kesatu...
Pada tahun 2015, LBH Jakarta mengadakan penelitian tentang situasi penggusuran paksa yang marak terj...
Kehidupan di perkotaan sangat beragam dan menantang, di balik gedung-gedung pencakar langit dan diba...
iii ABSTRAK Di dalam ketentuan Pasal 28 ayat (3) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Rep...
Meningkatnya jumlah kendaraan yang tidak diimbangi dengan pertumbuhan jalan menyebabkan kemacetan di...
1.1. Latar Belakang Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, hal ini...
Penelitian ini mengkaji tentang tanggung jawab Rumah Sakit terhadap peralatan medis yang tidak layak...
Proses Peralihan Hak Atas Tanah harus terlebih dahulu membayarankan pajak BPHTB dan PPh. Setelah paj...
ACHMAD TAUFIQ HIDAYAH. 1708203051. “PENGARUH MODAL USAHA DAN TENAGA KERJA TERHADAP PENDAPATAN PELAK...
Penelitian ini mengkaji tentang hak masyarakat sebagai konsumen atas fungsi rumah terhadap keharusan...
Banyak sekali problema ibu kota yang tidak kunjung usai, seperti masalah polusi udara, masalah kur...
Moda Raya Terpadu atau MRT Jakarta merupakan sebuah kebijakan dalam sektor transportasi yang dikelu...
Sekitar tiga juta kendaraan di Jawa Barat dinyatakan sebagai Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang ...
Pertumbuhan penduduk dan peningkatan ekonomi di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) menyebabkan jumlah...
Indonesia adalah negara yang memiliki banyak kekayaan alam, seni, dan budaya. Dengan memaksimalkan s...
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 18 ayat (1) menyatakan bahwa Negara Kesatu...
Pada tahun 2015, LBH Jakarta mengadakan penelitian tentang situasi penggusuran paksa yang marak terj...
Kehidupan di perkotaan sangat beragam dan menantang, di balik gedung-gedung pencakar langit dan diba...
iii ABSTRAK Di dalam ketentuan Pasal 28 ayat (3) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Rep...
Meningkatnya jumlah kendaraan yang tidak diimbangi dengan pertumbuhan jalan menyebabkan kemacetan di...
1.1. Latar Belakang Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, hal ini...
Penelitian ini mengkaji tentang tanggung jawab Rumah Sakit terhadap peralatan medis yang tidak layak...
Proses Peralihan Hak Atas Tanah harus terlebih dahulu membayarankan pajak BPHTB dan PPh. Setelah paj...
ACHMAD TAUFIQ HIDAYAH. 1708203051. “PENGARUH MODAL USAHA DAN TENAGA KERJA TERHADAP PENDAPATAN PELAK...
Penelitian ini mengkaji tentang hak masyarakat sebagai konsumen atas fungsi rumah terhadap keharusan...